Implementasi Hasil Reses Anggota DPRD Kota Baubau dalam Proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022
DOI:
https://doi.org/10.52423/neoresjurnal.v4i2.74Keywords:
DPRD, Implementasi, Fungsi Anggaran, KUA-PPAS, ResesAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi hasil reses anggota DPRD Kota Baubau dalam proses penyusunan kebijakan umum anggaran – prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022 dan faktor-faktor yang mempengaruhi terimplementasinya hasil reses anggota DPRD Kota Baubau. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data secara interaktif menurut miles Huberman & Saldana (2014). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran, implementasi hasil reses, mekanisme penyusunan KUA-PPAS mulai dari pengajuan, pembahasan sampai penetapan belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan minimnya implementasi hasil reses anggota DPRD Kota Baubau ke dalam dokumen KUA-PPAS tahun anggaran 2022 karena dalam penyusunan dokumen KUA-PPAS didominasi oleh usulan-usulan program dari pemerintah daerah.
References
Efriza. (2014). Studi Parlemen, Sejarah, Konsep dan Lanskap Politik Indonesia. Malang. Setara Press.
Gaffar, Karim. (2010). Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta : Raja Grafin Persada
Huntington, P, Samuel & Nelson, M, Joan. (1997). Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta. Sangkala Pulsara.
Islamy, M. Irfan.(2004).Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta :Bina Aksara
Karianga, Hendra. (2011). Partisispasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung. Alumni.
Said, Mas‘ud, (2008). Arah Baru Otonomi Daerah. Malang : UMM Press
Pamudji. (2003). Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara
Suyadi. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusi:Kebijakan Kinerja Karyawan. Edisi 1.Cetakan Kedelapan , Yogyakarta : BPFE
Haris, Syamsudin. (2007). Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta : LIPPI Press
Sanit, Arbi. (2011). Sisstem Politik Indonesia ,Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan, Jakarta : CV Rajawali
Syaukani HR, Ryaas. (2009). Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta.Pustaka Pelajar.
Tarigan, Robinson. (2012). Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta. BumiAksara.
Uta, Arifin. 2015. Meritokrasi Dalam Penempatan Pejabat Struktural. Kendari. Settung.Publishing
Zuhri. (2012). Buku Panduan Reses. Pangkal Pinang.
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho, 5(3), 626–642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Muhammad Elwan, La Ode & Agus Pramusinto, A. H. H. (2011). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2010 (Studi Analisis Perda Kota Kendari No. 15 Tahun 2003).Http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/.http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/53234
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.