Faktor Penghambat dan Solusi Peningkatan Efektivitas Kebijakan Pembangunan Industri dan Jasa Maritim di Provinsi Kepulauan Riau

Authors

  • Ardi Putra Universitas Maritim Raja Ali Haji
  • Eki Darmawan Universitas Maritim Raja Ali Haji
  • Sayed Fauzan Riyadi Universitas Maritim Raja Ali Haji

DOI:

https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.152

Keywords:

Efektifitas, Industri, Jasa, Kebijakan, Maritim

Abstract

Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi maritim yang besar. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pembangunan industri dan jasa maritim di wilayah ini. Namun, masih terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dan solusi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim di Kepulauan Riau. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber penelitian terdahulu dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat utama meliputi kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas, serta kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan. Solusi yang diusulkan meliputi pengembangan infrastruktur, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, diharapkan efektivitas kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim di Kepulauan Riau dapat meningkat, sehingga potensi maritim yang dimiliki wilayah ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

References

Agasi, A. P., Sitorus, A. A. N. S., Prasalengga, A., Inayati, A., Indriyani, A. F., Dewi, C. P., Sari, E. Y. J. M., Kirana, M. C., Fauzia, S. N., & Rumah, P. P. (2020). Strategi Pemberantasan Korupsi: Buku Pendidikan Antikorupsi. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.

Darmawan, E., & Harimas Ginting, A. (2020). Tata Kelola Kebijakan Maritim di Indonesia dalam Perspektif Sound Governance. TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan, 12(1), 36–50. https://doi.org/10.33701/jt.v12i1.822

Darmawan, E., & Nurmandi, A. (2015). Agenda Setting dalam Perencanaan Pembangunan Perbatasan di Kepri Tahun 2015. Journal of Governance and Public Policy, 2(3).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut. (2020). Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KP.936/DJPL/2020 (Issue 8). https://hubla.dephub.go.id/storage/portal/documents/post/12938/rencana_strategis_direktorat_jenderal_perhubungan_laut.pdf

Elvina, E., & Zebua, M. (2019). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektifitas Pembangunan Program Dana Desa sebagai Variabel Intervening. JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan, 3(1), 1–9.

Han, E. S., & goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, A. (2020). Review of Maritime Transport 2020. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9). https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2020_en.pdf

Harefa, M. (2013). Struktur Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Potensial Kota Batam dan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 4(2), 175–193.

Ibrahim, H. R., & Halkam, H. (2021). Perdagangan Internasional & Strategi Pengendalian Impor. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).

IMO. (2023). Tema 2023: 50 Tahun MARPOL — Komitmen kami terus berlanjut. Organisasi Maritim Internasional. https://indonesia.un.org/id/246887-hari-maritim-dunia-28-september

Ma’rif, S., Nugroho, P., & Wijayanti, L. (2010). Evaluasi efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kota Semarang. Riptek, 4(11), 53–62.

Mukhlis, S., & Setyadiharja, R. (2017). Community Development Dengan Internalisasi Nilai Budaya Maritim Di Provinsi Kepulauan Riau Untuk Memperkuat Provinsi Berbasis Kemaritiman. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 2(1), 37–51. https://doi.org/10.24905/jip.2.1.2017.37-51

Nawawi, J. (2012). Membangun kepercayaan dalam mewujudkan good governance. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1(3), 19–29.

Pathony, T., Yuhana, K., & Kusnadi, I. H. (2020). Efektivitas Program Pemberdayaan Nelayan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang (Studi Kasus Di Kecamatan Blanakan). The World of Business Administration Journal.

Rahayu, S., & Junior, J. J. (2021). Optimalisasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Studi Kasus Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 9(2), 64–78.

Rasman Manaf, Yanuar, Y., Hutahean, A. A., Ibnusina, F. irman, Caniago, A., Sa’badini, S. A., Alisafir, S., Mangkurat, R. S. B., Utari, R. D., & Rumingkang, N. S. (2015). Menata Ruang Laut Indonesia. In Deputi Sumber Daya maritim Kemenkomarves RI (Vol. 3).

Rusfiana, Y. (2022). Upaya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Potensi Maritim (Suatu Studi di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau). Jurnal Langsat, 9(1).

Samudra, A. A., Suradika, A., & Kadarisman, M. (2023). Implementasi Kebijakan Publik & evidence-Base Policy. Samudra Biru.

Saputra, M. Y., Karmeli, E., & Fitriani, N. (2022). Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa. Samalewa: Jurnal Riset & Kajian Manajemen, 2(2), 166–174. https://doi.org/10.58406/samalewa.v2i2.1017

Setianingsih, B. (2015). Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda)(Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang). Brawijaya University.

Subagiyo, A., Wijayanti, W. P., & Zakiyah, D. M. (2017). Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Universitas Brawijaya Press.

Suwarno, P., Sumantri, S. H., & Bahar, F. (2021). Rekonstruksi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Wilayah (Studi Di Kabupaten Natuna Periode Tahun 2019-2020). Jurnal Ketahanan Nasional, 27(1), 65–89.

Turisno, B. E., Suharto, R., & Priyono, E. A. (2018). Peran serta masyarakat dan kewenangan pemerintah dalam konservasi mangrove sebagai upaya mencegah rob dan banjir serta sebagai tempat wisata. Masalah-Masalah Hukum, 47(4), 479–497.

World Bank. (2021). Charting a Course for Decarbonizing Maritime Transport. The World Bank. https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/04/15/charting-a-course-for-decarbonizing-maritime-transport

Zhang, X., Wang, C., Jiang, L., An, L., & Yang, R. (2021). Collision-avoidance navigation systems for Maritime Autonomous Surface Ships: A state of the art survey. Ocean Engineering, 235(January), 109380. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2021.109380

Downloads

Published

2024-02-06

How to Cite

Putra, A., Eki Darmawan, & Sayed Fauzan Riyadi. (2024). Faktor Penghambat dan Solusi Peningkatan Efektivitas Kebijakan Pembangunan Industri dan Jasa Maritim di Provinsi Kepulauan Riau. NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 429–439. https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.152

Issue

Section

Articles